Sikapi RDP 1,Iganda Wonosobo Tentukan Langkah Strategis

by -374 views

WONOSOBOZONE.COM – Ikatan Pegawai Non ASN Daerah ( IGANDA ) Kabupaten Wonosobo telah melaksanakan Rapat Pengurus untuk mengagendakan beberapa hal yang dipandang penting setelah Rapat Dengar Pendapat (RDP) di Gedung DPRD Wonosobo pada Tanggal 7 April 2021 lalu.

Pada rapat yang digelar pada Jum’at (16/4/2021) tersebut, membahas tentang Evaluasi Rapat Dengar Pendapat (RDP), Pembahasan data yang telah masuk dan belum terverifikasi, serta pembahasan rencana teknis staf kelurahan non ASN.

Bidang Komunikasi Iganda Wonosobo Arif Muliyanto mengatakan, dilaksanakan rapat tersebut juga untuk mengevaluasi dan merumuskan langkah-langkah strategis yang harus dilakukan oleh IGANDA berdasarkan RDP tersebut, dimana hasilnya masih bersifat permulaan. BKD Kabupaten Wonosobo diminta untuk membedah Data Resmi IGANDA berapa orang yang bisa terakomodasi sesuai dengan analisis jabatan dan analisis beban kerja dan yang tidak dapat untuk kemudian dibahas dalam RDP selanjutnya.

“Agenda RDP Tahap II yang seyogyanya akan dilaksanakan secepatnya sebagaimana yang disampaikan oleh Pak Suwondo Yudhistiro, selaku Ketua Komisi A DPRD Kabupaten Wonosobo, Sampai saat ini IGANDA belum mendapatkan informasi resmi berkaitan waktu dilaksanakannya RDP Tahap II, namun Kami selaku IGANDA berharap RDP tersebut dapat dilaksanakan bulan April 2021,” ungkapnya.

Arif menyebut, Dalam RDP selanjutnya (tahap II), Komisi A DPRD Kabupaten Wonosobo akan menghadirkan BKD, Bagian Organisasi Sekretariat Daerah, BAPPEDA, dan BPPKAD tanpa kehadiran IGANDA.

“Kami berharap kepada Pimpinan DPRD Kabupaten Wonosobo supaya waktu pelaksanaan RDP tersebut dapat diinformasikan kepada Kami, walaupun IGANDA tidak dihadirkan dalam rapat tersebut. Hal tersebut bertujuan supaya Kami dapat memantau perkembangan yang ada dan dapat mempersiapkan materi pada RDP tahap III,” harapnya.

Dalam Rapat Dengar Pendapat (RDP) tahap I, data yang disajikan berupa data kuantitatif dan kualitatif. Data kuantitatif sebagaimana dimaksud adalah berupa Data Pegawai Non ASN berisi tentang nama, umur, alamat sesuai KTP, tempat bertugas di OPD (Organisasi Perangkat Daerah), dan tahun masuk kerja sejumlah 807 orang yang terdiri dari 34 OPD.

Data kualitatif berupa data tentang deskripsi kerja pegawai non ASN sesuai yang dikerjakan sejumlah 807 orang. Data tersebut adalah data per orang atau by name. Pegawai non ASN sebanyak 807 orang tersebut merupakan data yang telah melalui tahapan dari pendataan, validasi, dan penetapan data. Penetapan data dimaksud dalam bentuk berita cara ( Berita Acara Validasi, Finalisasi, dan Penetapan Data Pegawai Non ASN Daerah Kabupaten Wonosobo ), dimana dalam berita acara tersebut semua Koordinator OPD bertanda tangan.

Hal tersebut menurut Arif dilakukan untuk mencegah terjadinya data fiktif atau adanya oknum yang menyisipkan data secara tidak bertanggungjawab, sehingga bukan perkara mudah untuk updating data karena IGANDA telah menetapkan standar yang dapat dipertanggungjawabkan.

“Jumlah tersebut berdasarkan potret Tanggal 24 Februari 2021, selain itu sebenarnya masih ada beberapa pegawai non ASN di OPD (dinas, badan, atau kecamatan) yang datanya telah Kami terima tapi belum sempat divalidasi dan ditetapkan dalam berita acara, walaupun jumlahnya hanya puluhan tidak sampai ratusan. Belum sempat Kami melakukan tahapan validasi tersebut, kebetulan Komisi A DPRD Kabupaten Wonosobo mengagendakan RDP pada Tanggal 7 April 2021, sehingga data yang tersaji adalah Data Resmi IGANDA terakhir yaitu data per Tanggal 24 Februari 2021,” jelasnya.

Sementara data pegawai non ASN yang belum sempat dilakukan pendataan adalah staf kelurahan yang berstatus non ASN. Dalam rapat ini pihaknya juga mengagendakan pembahasan tentang rencana teknis pendataan sampai dengan penetapan data tahap selanjutnya. Jumlah kelurahan se-Kabupaten Wonosobo sebanyak 29 kelurahan yang tersebar dalam 15 kecamatan. Jumlah kelurahan terbanyak adalah di Kecamatan Wonosobo yaitu 13 kelurahan.

“Berkaitan dengan pendataan non ASN di kelurahan harus lebih hati-hati karena sangat kasuistik. IGANDA tidak ingin gegabah/serampangan dalam pendataan tersebut, sehingga diperlukan perencanaan yang matang. IGANDA tidak menargetkan dalam waktu dekat ini atau tahun ini, jika tidak memungkinkan updating data dilaksanakan pada awal Tahun 2022. Hal tersebut demi data yang berkualitas,” imbuhnya.

Hal yang telah Kami sampaikan diatas tentunya ada kekhawatiran tentang Data IGANDA, apabila dilaksanakan updating setelah tanggal 24 Februari 2021.

‘Kami menyadari konsekuensi tersebut, namun ada hal yang lebih besar dari sekedar angka 807, yaitu pegawai non ASN yang selama ini tidak pernah ada yang memperjuangkan dan masuk dalam kriteria IGANDA ( IGANDA hadir dari, oleh, dan untuk pegawai non ASN yang bekerja di OPD ), tapi karena waktu yang belum memungkinkan sehingga belum masuk dalam data resmi IGANDA,” bebernya.

Hal tersebut juga menjadi tantangan kita semua dan khususnya bagi IGANDA, bagaimana kita harus mengedukasi masyarakat dan pemangku kebijakan baik eksekutif maupun legislataif berkaitan pentingnya data dan bagaimana membaca data, bahwa data ada dimensi waktunya.

“Kita melihat data bukan hanya melihat tentang angka tapi juga waktu saat data tersebut diambil atau dimutakhirkan atau ditetapkan, dalam Bahasa IGANDA adalah kapan data tersebut dipotret bukan dilukis. Jika mampu membaca dalam dimensi waktu tertentu maka tidak ada istilah bahwa data berubah-ubah atau tidak konsisten. Data berubah-ubah atau tidak konsiten jika data dalam waktu yang sama tapi angka/nilanya berbeda,” pungkasnya.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *