REFORMASI DAN TRANSISI DEMOKRASI

by -366 views

Oleh : Murniati (Mahasiswi S-1 Fakultas Hukum Universitas Ahmad Dahlan)

WONOSOBOZONE.COM – Era reformasi di mulai pada pertengahan 1998, tepatnya setelah presiden Soeharto mengundurkan diri pada 21 Mei 1998 dan di gantikan oleh wakil presiden B.J Habibie. Munculnya reformasi ini di sebabkan banyaknya penyelewengan yang di lakukan pada era Orde Baru, beberapa hal berikut ini menjadi agenda reformasi di antaranya: menghapuskan Dwi Fungsi ABRI, menegakkan supremasi hukum dan menciptakan pemerintahan yang bebas dari Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme.

Namun, tahukah anda apabila pada tahun 1993 Indonesia pernah mendapat pujian dari Bank Dunia (A World Bank Policy Research Report) sebagai salah satu keajaiban ekonomi di wilayah Asia Timur. Predikat tersebut di berikan kepada Indonesia karena tingginya tingkat pertumbuhan ekonomi di Indonesia sejak tahun 1980. Namun, selang 4 tahun laporan World Bank tersebut Indonesia bukanya makin maju malah terjadi krisis ekonomi pada tahun 1997.

Krisis ekonomi ini terjadi karena pertumbuhan ekonomi di Indonesia tidak di dukung oleh sistem hukum dan penegakan hukum untuk mengontrol berbagai kegiatan ekonomi yang tidak etis dan merusak fundamen ekonomi.

Ahli sosiologi Max Weber menyatakan bahwa hukum yang rasional menjadi dasar dari pembangunan ekonomi karena dengan hukum yang rasional pelaku usaha dapat memprediksi dan mengkalkulasi aktivitas ekonominya sehingga memberikan kepastian dalam berusaha, beranjak dari teori hukum sebagai alat perubahan sosial, dari Roscoe Pound, Mochtar Kusumaatmadja mengembangkan dasar hukum sebagi sarana pembangunan yang di jadikan sebagai legitimasi di era soeharto.

Peran politik sebagai wadah penyalur aspirasi politik oleh pemerintahan orde baru tidak di tempatkan sebagai kekuatan politik bangsa namun hanya di gunakan sebagai mesin politik penguasa dan assesori demokrasi untuk legitimasi kekuasaan semata. Akibatnya peran partai politik sebagai wadah penyalur benar-benar terbukti nyaris bersifat mandul dan hampir tak berfungsi.

Era reformasi muncul sebagai gerakan korektif dan pelopor perubahan-perubahan mendasar di berbagai aspek kehidupan. Gerakan reformasi melahirkan proses perubahan dan melengserkan pemerintahan orde baru dan melahirkan UU No. 3 tahun 1999 tantang partai politik memungkinkan sistem multi partai kembali bermunculan.

Meskipun rezim otoriter telah berakhir dan keran demokrasi telah di buka secara luas sejalan dengan bergulirnya proses reformasi, namun perkembangan demokrasi belum terarah dengan baik dan aspirasi masyarakat belum terpenuhi secara maksimal. Aspirasi rakyat belum tertangkap, terkalkulasi, dan teragregasikan secara transparan dan konsisten, distorsi atas aspirasi, kepentingan dan kekuasaan rakyat masih sangat terasa dalam kehidupan politik.

Kemudian terjadi Transisi Demokrasi dimana ada peralihan dari sistem sebelumnya yang belum demokrasi menuju sistem demokrasi, transisi demokrasi seharusnya tidak hanya pada aspek procedural, melainkan juga memuat aspek subtantif yaitu demokrasi yang di pahami dan di butuhkan oleh rakyat, yang benar-benar bisa menampung aspirasi rakyat dengan baik, bukan hanya sebatas formalitas pemilu.

OMaka setelah era soeharto yang lebih dari 30 tahun hingga pada ahirnya tahun 1998 seakan-akan begitu saja di bebaskan yang mana hal ini sering kali di sebut sebagai ledakan demokrasi daripada transisi demokrasi. Ledakan demokrasi berarti meluap-luap hingga tidak bisa di kontrol dan kemudian menjadi boomerang bagi demokrasi itu sendiri.

Transisi demokrasi atau ledakan demokrasi juga berakibat pada kebebasan rakyat untuk menyalurkan aspirasinya sehingga banyak bermunculan partai-partai politik baru bahkan mencapai 45 partai politik. (red)

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *