Jelang Pilkada, Bawaslu Wonosobo Lakukan Upaya Pencegahan Dan Pengawasan Pemilu

by -763 views

WONOSOBOZONE.COM – Menjelang tahapan Pemilihan Umum Kepala Daerah (Pilkada) yang di jadwalkan akan digelar pada tanggal 9 Desember 2020 atau tepatnya tiga hari kedepan, Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) Kabupaten Wonosobo terus berupaya mensosialisasikan berbagai jenis pelanggaran hukum terkait Pilkada. Hal tersebut dilakukan guna menciptakan pemilu yang Bersih, jujur, serta berintegritas.

Ketua Bawaslu Kabupaten Wonosobo Sumali Ibnu Chamid menegaskan, bahwa potensi pelanggaran pemilu akan selalu ada. Maka dari itu, pihaknya berupaya melakukan langkah-langkah pencegahan dan pengawasan agar berbagai pelanggaran pemilu tidak terjadi.

Dalam tiap tahapan Pilkada ada potensi pelanggaran. Bawaslu berupaya mencegah,” kata Sumali ketika dihubungi melalui sambungan telpon pada Minggu (6/12/2020).

Sumali menyebutkan, berbagai potensi pelanggaran pemilu yang bisa saja menjerat ke ranah hukum diantaranya adalah praktek money politic, netralitas ASN maupun Kepala Desa, serta mengahalangi dan memanipulasi hak pilih orang lain.

Untuk pelanggaran berupa praktek money politik telah diatur dalam Undang Undang no 10 tahun 2016 pasal 187A yang berbunyi : “Setiap orang yang dengan sengaja melakukan perbuatan melawan hukum menjanjikan atau memberikan uang atau materi lainnya sebagai imbalan kepada warga negara Indonesia baik secara langsung ataupun tidak langsung untuk mempengaruhi pemilih agar tidak menggunakan hak pilih, menggunakan hak pilih dengan cara tertentu sehingga suara menjadi tidak sah, memilih calon tertentu, atau tidak memilih calon tertentu sebagaimana dimaksud pada Pasal 73 Ayat (4) dipidana dengan pidana penjara paling singkat 36 (tiga puluh enam) bulan dan paling lama 72 (tujuh puluh dua) bulan dan denda paling sedikit Rp 200.000.000 (dua ratus juta rupiah) dan paling banyak Rp 1.000.000.000 (satu miliar rupiah),” terangnya.

Lebih lanjut, untuk netralitas ASN maupun Kepala Desa juga telah diatur dalam pasal 70 dan 71 UU Pilkada Nomor 10 Tahun 2016. Hal tersebut dilakukan guna memberikan kejelasan bagi Pengawas Pemilihan terkait pemaknaan Pasal 70 dan Pasal 71 dalam pelaksanaan Pilkada 2020.

Perlu diketahui dalam UU Pilkada ada dua pasal yang mengatur tentang netralitas ASN yaitu pada Pasal 70 dan Pasal 71. Pasal 70 ayat (1) berbunyi dalam kampanye, pasangan calon dilarang melibatkan Aparatur Sipil Negara, anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia, dan anggota Tentara Nasional Indonesia. Pelanggaran atas ketentuan tersebut dikenakan sanksi pidana paling lama 6 (enam) bulan penjara dan denda paling banyak 6 juta sebagaimana disebutkan dalam Pasal 189.

Kemudian, Pasal 71 ayat (1) berbunyi pejabat negara, pejabat aparatur sipil negara, dan Kepala Desa atau sebutan lain/Lurah dilarang membuat keputusan dan/atau tindakan yang menguntungkan atau merugikan salah satu calon selama masa Kampanye. Pelanggaran atas ketentuan tersebut dikenakan sanksi pidana paling lama 6 (enam) bulan penjara dan denda paling banyak 6 juta sebagaimana disebutkan dalam Pasal 188.
mengingatkan semua pihak untuk tidak menghalangi para pemilih yang akan menggunakan hak pilihnya pada Pilkada DKI Jakarta 2017. Orang yang terbukti menghalangi pemilih bisa dikenakan sanksi pidana yang tercantum dalam Pasal 182A Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pilkada.

Sementara itu, Sumali juga mengingatkan semua pihak untuk tidak menghalangi ataupun memanipulasi para pemilih yang akan menggunakan hak pilihnya pada Pilkada Wonosobo tahun ini. Orang yang terbukti menghalangi pemilih bisa dikenakan sanksi pidana yang tercantum dalam sesuai Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pilkada.

Jenis pelanggarannya antara lain, menghilangkan hak pilih orang lain, menggunakan idenditas orang lain, memberikan suara lebih dari satu kali, serta mengahalangi proses pemungutan suara,” imbuhnya.

Diapun mengimbau kepada semua pihak jika menemukan terjadinya pelanggaran hukum pada pilkada kali ini untuk tak segan melaporkan ke pada Bawaslu. Ia berharap pelaksanaan pilkada di saat pandemi Covid-19 ini bisa dilaksanakan dengan baik, aman dan berjalan lancar.

Pengawasan Pilkada di tengah pandemi ini tidaklah mudah oleh karenanya kami apresiasi kepada kawan-kawan yang terus bersemangat bekerja keras untuk mengawal demokrasi ini,” pungkasnya. (why)

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *