Demokrasi Yes, Democrazy No

by -3,432 views

Oleh H. Wajihudin Al-Hafeez, MSPA

WONOSOBOZONE.COM – Memilih pemimpin merupakan kewajiban untuk menegakkan kepemimpinan dan pemerintahan (imamah dan imarah) dalam kehidupan bersama. Tujuannya adalah terwujudnya cita-cita bersama sesuai dengan aspirasi umat, kepentingan bangsa dan kemaslahatan dalam masyarakat.

Maka, para ulama berpendapat, memilih pemimpin melalui pemilu adalah boleh. Syaratnya adalah berupa manfaat dan maslahat keikutsertaan pemilihan tersebut.

Dari syarat dan tujuan tersebut, akal sehat maklum bahwa mustahil maksud pemilihan kepala daerah (pilkada) adalah menciptakan kerusakan dan madharat masyarakat. Tentu, tidak lain untuk memberi manfaat dan kebaikan bagi masyarakat.

Oleh sebab itu, sangat berlawanan dengan akal sehat apabila ada upaya tersembunyi ataupun terang-terangan untuk membuat kisruh dan merusak suasana damai dan persaudaraan; apalagi menggagalkan pilkada.

Memang pemilu identik dengan demokrasi. Pihak anti-demokrasi akan berdalih bahwa demokrasi adalah “barang impor” dan terlarang karena tidak ada dalam Kitab Suci. Hal ini bisa dimaklumi, sebab sampai kiamatpun tidak akan ditemukan kata demokrasi dalam Kitab Suci (Alquran).

Dalam Alquran ada kata syura (musyawarah) (Q.S.Asy-Syura[42]:38; Ali Imran[3]:159) dan dianggap sebagai spirit demokrasi. Adapun demokrasi (demos dan kratos) berasal dari Yunani dan diperkenalkan oleh Mbah Aristoteles.

Mbah Aristoteles ingin bentuk suatu pemerintahan yang mengatur bahwa kekuasaan berada di tangan rakyat .Dia ingin sebuah sistem pemerintahan, di mana seluruh masyarakat memiliki hak serta kesempatan yang sama atau setara dalam berkontribusi untuk pengambilan keputusan yang berpengaruh pada nasib hidup orang banyak. Substansinya adalah kepemimpinan yang mampu mewujudkan kemaslahatan rakyat.

Tanpa ada kepemimpinan dan pemerintahan, semua aspek kehidupan masyarakat pasti kacau. Syaikh Taqiyyuddin Ibnu Taimiyyah bilang, “Sesungguhnya mengatur urusan manusia adalah kewajiban yang paling utama dalam agama. Karena agama tidak akan tegak secara sempurna, kecuali dengan dukungan pemerintahan”.

Pemilihan pemimpin sebuah negara atau daerah, merupakan permasalahan maslahat/manfaat. Karena adanya maslahat dalam memberikan suara, maka partisipasi dalam memberikan suara di dalam pemilu sangat diperlukan.

Pilkada, tidak lain dalam rangka mengangkat pemimpin (nashb al-imam). Melalui Pilkada, rakyat ikut menentukan siapa yang terbaik untuk menjadi pemimpinnya (gubernur, bupati/walikota).

Suara yang diberikan niscaya akan berpengaruh bagi kemaslahatan umat. Jadi tidak perlu antipati bahwa ikut serta dalam pemilu (termasuk pilkada) adalah sama dengan mendukung kesesatan dan kerusakan.

Sebaliknya justru ikut serta dalam mewujudkan kemaslahatan atau meminimalisir kerusakan umat. Apalagi, pemimpin yang akan dipilih telah dikenal visi, misi, dan perikehidupannya. Dan akal sehat bisa mempertimbangkan keniscayaan, kemampuan dan integritas pemimpin.

Adapun jika tidak ada kebaikan (maslahat), bahkan justru menimbulkan kerusakan (mafsadat) maka seseorang bisa dimaklumi bila tidak ikut memilih. Namun sekali lagi, tujuan pilkada pasti baik dan partisipasi masyarakat akan sangat bermanfaat.

Bagaimana pun, masyarakat memerlukan pengaturan, perundangan-undangan dan semua hal yang terkait dengan kehidupan bermasyarakat. Jika tidak ada kepemimpinan dan pemerintahan, bagaimana mungkin keteraturan dan kemaslahatan dapat ditegakkan ?.

Calon pemimpin yang patut dipilih setidaknya harus mempunyai dua kualifikasi, yaitu kecakapan atau keahlian (fathanah) dan bersifat amanah (dapat dipercaya). Pemimpin hakikatnya adalah orang yang bekerja untuk rakyatnya. Oleh sebab itu, sangat penting mereka adalah orang yang kuat dan dapat dipercaya.

Dalam kisah kenabian Syu’aib terdapat isyarat sebagai berikut,”Salah seorang dari kedua wanita itu berkata: “Ya bapakku ambillah ia sebagai orang yang bekerja (pada kita), karena Sesungguhnya orang yang paling baik yang kamu ambil untuk bekerja (pada kita) ialah orang yang kuat lagi dapat dipercaya” (TQS Al-Qashash[28]:26).

Jika merujuk pada kesempurnaan sifat, maka seorang pemimpin harus memiliki empat sifat sebagai berikut: shiddiq (jujur), amanah (dapat dipercaya), tabligh (menyampaikan kebenaran) dan fathanah (cakap, cerdas). Sifat-sifat ini dimiliki oleh pemimpin agung Rasulullah Muhammad saw..

Pemimpin suatu daerah seharusnya mempunyai sifat kepemimpinan seperti Rasulullah saw.. Hal ini dalam upaya membawa kebaikan dan kesejahteraan bagi masyarakat yang dipimpinnya. Kemampuannya bekerja menjadi tolok ukur kebaikan pemimpin. Satu perbuatan lebih baik daripada 1000 perkataan.

Tidak masuk akal, apabila ada pemimpin bermaksud merusak tatanan dan mensengsarakan rakyat. Kalaupun ada pemimpin yang tidak sempurna, sebaiknya rakyat mengkritisi dengan cara yang santun, berpikir solutip dan senantiasa mendoakan kebaikannya. Akan lebih baik, bila ikut serta membantu mewujudkan pekerjaannya dengan partisipasi aktif masyarakat.

Kalau kita tidak mampu berbuat baik untuk masyarakat, bangsa dan Negara, setidaknya kita tidak bikin kacau, merusak dan menggerogoti sendi-sendi masyarakat.

Masyarakat bisa tertib tanpa pidato ini-itu atau eksklufitas dan elisitas seseorang, tapi masyarakat tak akan tertib tanpa pearturan, perundangan-undangan dan kepemimpinan. Jadi, kita boleh memilih siapapun yang dipercaya akan membawa kebaikan dan manfaat bagi kehidupan masyarakat, agama, bangsa dan Negara.

Demokrasi bukan wahyu yang turun langsung dari Allah. Namun demikian, nilai-nilai Ilahiah, akhlak Rasulullah dan moralitas para salafussalih dapat diinternalisasikan dalam demokrasi. Baik pemimpin maupun rakyat dapat belajar meneladani kehidupan orang-orang terdahulu. Mereka merupakan contoh dan pelajaran. Berbeda jika yang terjadi adalah demos (rakyat) crazy (tidak waras), tentu akan kacau dan mengakibatkan kerusakan.

Setiap pemilihan pemimpin memang kerap terjadi polarisasi konflik di tengah masyarakat yang cukup memeras pikiran dan tenaga. Apalagi saat ini ruang perdebatan disajikan secara luas di media sosial. Gambaran kasar dan keras hati dapat ditemukan dengan mudah lewat percakapan di media sosial terkait pemilihan pemimpian.

Namun di masa pandemic covid-19 ini, ruang terbuka drama politik sangat terbatas; sehingga ada hikmah bahwa potensi konflik horizontal dapat diminimalisir.

Damailah selalu, tetap jaga persaudaraan. Tanpa ketertiban, keamanan, kedamaian, partisipasi; dan kepedulian terhadap kehidupan berbangsa dan bernegara; kita akan sama-sama repot; serta keadilan dan kesejahteraan akan sulit diwujudkan. Sebaiknya tenaga dan pikiran kita dicurahkan untuk menegakkan kemaslahatan dan memperluas kemanfaatan dalam bermasyarakat, berbangsa dan bernegara.

Hal ini lebih joss gandhos, daripada menghambur-hamburkan pikiran dan tenaga untuk memburuk-burukkan, menista dan melakukan perbuatan yang merugikan masyarakat. Wallāhu a’lam bi al-shawāb []

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *