Diduga Selewengkan Dana UPK DAMP, Pelaku Berhasil Dibekuk Polisi

by -116 views

WONOSOBOZONE – Tim Penyidik Unit Tindak Pidana Korupsi (Tipidkor) Polres Wonosobo akhirnya menahan salah seorang warga Kecamatan Watumalang berinisial RS (36), setelah ditetapkan sebagai Tersangka dalam perkara dugaan tindak pidana Korupsi keuangan Unit Pengelolaan Kegiatan (UPK) DAPM Kecamatan Watumalang periode 2016-2017. Diketahui, Dana Amanah Pemberdayaan Masyarakat (DAPM) seyogyanya merupakan pengelolaan dana bergulir eks PNPM Mandiri Perdesaan yang telah dinyatakan berakhir sejak 2015.


Kapolres Wonosobo, AKBP Abdul Waras melalui Kasat Reskrim AKP Heriyanto menegaskan bahwa, meskipun program PNPM sudah berakhir dan ada surat yang menyatakan bahwa dana tersebut dihibahkan, bukan berarti pengelolaannya bisa seenaknya.

Merujuk pada ketentuan Undang-undang nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara dan Undang-undang nomor 1 tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara, keuangan DAPM masih termasuk keuangan negara. Hal ini dikuatkan oleh ahli keuangan negara yang sudah kami mintai keterangan”, kata Heriyanto, Kamis (8/8).


Sementara itu, Kanit Idik Tipidkor, Iptu Nurhasan menjelaskan, modus korupsi yang dilakukan RS adalah dengan cara mengambil tabungan kelompok peminjam dana bergulir, tanpa seizin dan sepengetahuan Ketua UPK. Padahal tabungan tersebut adalah simpanan wajib yang digunakan untuk jaminan resiko dan akan digunakan untuk pelunasan angsuran terakhir.


RS yang merupakan mantan bendahara UPK, diduga memalsukan tanda tangan ketua kelompok dalam slip pengambilan. Sudah kami lakukan pemeriksaan di labfor dan diketahui beberapa tanda tangan tidak identik dengan tanda tangan asli,” terangnya.

Nurhasanah juga mengungkapkan, dari hasil audit Inspektorat Kab. Wonosobo menemukan adanya kerugian keuangan negara sebesar 199.181.000.

Dalam perkara ini turut diamankan barang bukti berupa berkas peminjaman dana bergulir, slip pengambilan tabungan yang tanda tangannya dipalsukan, serta uang pengembalian dari RS sebesar 22.150.000,” imbuhnya.


RS sendiri akan dikenakan Pasal 2 Ayat (1) subsider Pasal 3 atau Pasal 8 jo Pasal 18 UU RI No. 31 tahun 1999 sebagaimana telah dirubah dan ditambah dengan UU RI No. 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi dengan ancaman maksimal 20 tahun penjara dan denda 1 milyar.


Berkas perkara telah dinyatakan lengkap oleh Jaksa Peneliti, dan hari ini akan dilakukan pelimpahan tanggung jawab tersangka dan barang bukti”, pungkas Nurhasan. (Red/WZ)

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *