DPRD Manokwari Studi Banding Perda Miras ke Pemerintah Kota Magelang

by -8 views

MAGELANG – Segenap anggota DPRD Kabupaten Manokwari, Provinsi Papua Barat, berkunjung ke Pemkot Magelang, Senin (8/7/2019).

Mereka ingin belajar pengawasan Peraturan Daerah (Perda) peredaran minuman keras (miras) dari Kota Magelang yang dianggap cukup berhasil.

“Kami datang ingin belajar tentang pengawasan peredaran minuman keras (miras), karena Kota Magelang sudah memiliki Perda tentang peredaran atau pengawasan miras. Kami ingin belajar dari sana,” kata Koordinator Tim DPRD Manokwari, Romer Tapilatu, di Ruang Sidang, Lantai 2, Kantor Setda Kota Magelang pada Tribunjogja.com, Senin (8/7/2019).

Menurut Romer, Pemkab Manokwari pernah memiliki perda tentang pelarangan minuman keras, tapi dibatalkan oleh pemerintah pusat melalui surat Gubernur Papua Barat. “Kami ingin sharing karena Kota Magelang sudah memiliki perda tentang peredaran atau pengawasan minuman keras.”

Mayoritas penduduk Indonesia bagian timur, kata Romer, hidup dengan minuman keras. Pihaknya ingin melindungi generasi muda Kabupaten Manokwari dari pengaruh buruk minuman keras.

Salah satu yang ingin dikaji dalam kunjungan kali ini adalah apakah pelaksanaan  Perda Pengendalian Minuman Beralkohol di Kota Magelang berdampak positif bagi masyarakat.

Kepala Satpol PP, Singgih Indri Pranggana, mengatakan, selain menjalin silaturahmi kunjungan DPRD Manokwari juga menjadi sarana bertukar informasi terkait pengendalian dan pengawasan minuman keras.

“Soal perizinan penjualan miras kami batasi. Di hotel berbintang saja harus ada tempat khusus. Tidak secara normatif saja, tapi betul-betul kami cek ke lokasi. Kalau melanggar, kami tertibkan bersama polisi,” kata Singgih.

Perda Kota Magelang 10/ 2016 tetang Pengendalian Minuman Beralkohol mengacu pada UU 12/2011 dan UU 23/2014 tentang Pemerintah Daerah. UU itu mengatur sanksi maksimal 6 bulan kurungan dan denda Rp50 juta bagi pelaku penjualan minuman keras ilegal.

Meski ada ketentuan pidana yang menjadi ranah lembaga peradilan, diatur juga soal denda minimal. “Tujuannya untuk memberikan efek jera. Pelaku bisa kami kenai tindak pidana ringan (tipiring) atau sidang cepat. Tidak perlu ke pengadilan. Kami denda minimal Rp20 juta. Kami sudah laksanakan sejak 2016.”

Artikel dikutip dari Gatra.com Reporter: Angga Haksoro Ardhi 
https://www.gatra.com/detail/news/427275/politic/dprd-manokwari-studi-banding-perda-miras-ke-kota-magelang

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *