Pemkab Wonosobo Bentuk Satgas Aset Daerah Untuk Optimalkan Pengelolaan BMD

by -81 views

WONOSOBOZONE – Masih banyaknya permasalahan terkait pengelolaan barang milik daerah yang dihadapi selama ini di Kabupaten Wonosobo, membuat Badan Pengelolaan Pendapatan Keuangan Aset Daerah (BPPKAD) membentuk Satuan Tugas (Satgas) Aset Daerah, langkah ini perlu dilakukakan karena merupakan solusi penting untuk mengoptimalkan pengelolaan Barang Milik Daerah (BMD).

Saat ini masih banyak permasalahan pengelolaan barang milik daerah yang dihadapi di Wonosobo. Padahal, pengelolahan barang milik daerah akan menjadi landasan dalam penyusunan laporan keuangan daerah“, kata Kepala BPPKAD Kabupaten Wonosobo, Drs. M. Kristijadi, M.Si, pada acara rapat Koordinasi Pengelolaan Barang Milik Daerah dan Pembentukan Satgas Aset Daerah Kabupaten Wonosobo, di Ruang Rapat Mangoenkoesoemo Setda, Selasa (18/6/2019).

lebih lanjut Drs M Kristijadi, MSi mengatakan, pembentukan satgas aset daerah dan rakor BMD adalah untuk menyamakan persepsi dan sinkronisasi dalam pelaksanaan pengelolaan barang milik daerah.

Selain itu juga dalam rangka sosialisasi program kegiatan pengelolaan BMD dan pemberdayaan pejabat penatausahaan barang milik daerah dalam proses penatausahaan barang milik daerah di SKPD,” tandasnya.

Perda tentang pengelolaan BMD, tambahnya, telah ditetapkan tahun 2017 dan Peraturan Bupati (Perbub) sebagai pedoman pelaksanaannya telah ditetapkan tahun 2017. Akan tetapi pelaksanaan di lapangan belum maksimal dan akan dilaksanakan secara bertahap.

Permasalahan pengelolaan BMD di Pemda Wonosobo, seperti proses perencanaan dan penganggaran pengadaan barang yang tidak sesuai dengan peruntukannya. Inefisiensi dan belum optimalnya penggunaan barang milik daerah,” ungkapnya.

Menurut Kristiyadi, inefisiensi menyebabkan rendahnya fungsi manfaat dan belum optimalnya pemanfaatan BMD untuk menopang PAD. Di sisi lain pengamanan dan pemeliharaan BMD, terdapat beberapa tanah yang belum besertifikat.

 “Ironisnya ada juga tanah dikuasai pihak lain dan barang bergerak berupa alat kantor dan sarana mobilitas yang masih dikuasai meskipun ASN tersebut sudah pensiun atau mutasi. Mekanisme penghapusan BMD yang belum sesuai ketentuan,” katanya.

Sedangkan untuk mengatasi permasalahan tersebut, katanya, dibutuhkan komitmen dan kerja sama dari SKPD sebagai pengguna barang dan BPPKAD sebagai pembantu pengelola barang milik daerah. Transparansi dan akuntabilitas pengelolaan keuangan dan BMD harus dilakukan, Pungkasnya.

Rakor Pengelolaan Barang Milik Daerah dan Pembentukan Satgas Aset Daerah Kabupaten Wonosobo dibuka oleh Pj. Sekda Kabupaten Wonosobo, M. Zuhri dan diikuti oleh 140 orang pejabat penatausahaan barang pengguna pada Badan dan Dinas, pejabat penatausahaan barang pengguna pada Kecamatan serta pengurus barang SKPD dan unit kerja. Rakor dilaksakan selama 2 hari, 18-19 Juni 2019.

M. Zuhri menyampaikan bahwa pengelolahan barang milik daerah merupakan salah satu unsur penting yang menjadi landasan dalam penyusunan laporan keuangan daerah, karena itu penatausahaannya harus dilakukan secara baik, tertib dan sistematis. Untuk mencapai tujuan tersebut pemerintah daerah telah merumuskan pedoman pelaksanaan baik peraturan daerah maupun perangkat sistem pengelolaan barang milik daerah. Akan tetapi perlu juga kita membangun sumber daya manusia sebagai pelaksananya, sehingga terwujud tata kelola barang milik daerah sekaligus pengelolaan keuangan yang efektif, efisien, transparan dan akuntabel menuju good goverment atau pemerintahan yang baik.

Untuk menunjang keberhasilan tata kelola barang milik daerah yang efektif, efisien dan akuntabel, diperlukan dukungan, komitmen partisipiasi dan tanggungjawab dari semua pihak,” pungkas M. Zuhri. (W)

Rapat Koordinasi Pengelolaan Barang Milik Daerah dan Pembentukan Satgas Aset Daerah Kabupaten Wonosobo, di Ruang Rapat Mangoenkoesoemo Setda, Selasa (18/6/2019).

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *