Perihal Transparansi Anggaran, Publik Bebas Akses Laman Pemkab

by -21 views

WONOSOBOZONE – Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Wonosobo beberapa waktu terakhir menjadi bahan diskusi sejumlah pihak.

Adalah LPPL Radio Pesona FM, media publik milik pemerintah yang berinisiatif untuk mengangkat pentingnya kesadaran publik terhadap anggaran pembangunan daerah tersebut dalam program diskusi Kolaborasi (DISKO).

Pembahasan perihal APBD yang pada jilid pertama hanya menghadirkan Ketua Komisi A DPRD, Suwondo Yudhistiro, Kepala Badan Pengelola Pendapatan Aset dan Kekayaan Daerah (BPPKAD), M Kristijadi, dan Kepala Bidang Anggaran, Eko Prasetyo, akhirnya memancing respons publik hingga akhirnya muncul jilid kedua, pada Sabtu (30/3).

Komunitas Wonosobo Muda (WM) didukung sejumlah pihak lainnya, mewakili unsur masyarakat mendiskusikan tata kelola APBD bersama perwakilan DPRD, BPPKAD, Bappeda, dan Dinas Kominfo Kabupaten di Java Café, Jl Banyumas.

Ragam bentuk keingintahuan masyarakat, seperti dana bantuan rumah tak layak huni, alokasi anggaran perbaikan jalan, hingga sejauh mana pemerintah Kabupaten mewujudkan keterbukaan dalam pengelolaan anggaran menjadi topik diskusi.

Ketua Komisi A, Suwondo Yudhistira misalnya, yang mengungkap belum optimalnya bantuan rehab rumah tak layak huni di Kabupaten Wonosobo, adalah karena anggaran yang ada memang terbatas.

“Perlu kami sampaikan di sini, perihal bantuan Rumah Tak Layak Huni, berdasar pada basis data terpadu ada tak kurang dari 60 Ribu rumah masuk kategori RTLH,” jelas Suwondo.

Mengingat begitu besar jumlah RTLH itulah, Pemkab diakuinya hanya sanggup mengalokasikan sekitar 10 Juta Per Rumah, ditambah bantuan dari Pemerintah Pusat dan Provinsi sehingga 1 rumah rata-rata sampai 16 Juta Rupiah.

Dengan dana sekitar 15 Milyar per tahun, jelas menurutnya tidak bisa membuat RTLH menjadi rumah yang kemudian sempurna sebagaimana standar kelayakan rumah kebanyakan.

“Namun untuk kelayakan hunian yang sehat, kemudian ditambah program jambanisasi, kami rasa sudah cukup memadai untuk ditinggali,” ujarnya.

Demikian pula untuk jalan, Suwondo mengungkap besaran anggaran yang dibutuhkan untuk pembangunan maupun perbaikan dan perawatan tidak bisa dipenuhi secara langsung.

“Setidaknya dibutuhkan 1 Milyar untuk 1 kilometer jalan lengkap dengan drainasenya, sementara ada kurang lebih 400 kilometer jalan di Kabupaten Wonosobo yang membutuhkan perbaikan, sehingga mesti bertahap,” terangnya.

Di sisi lain, keingintahuan publik perihal alokasi anggaran ternyata dapat dijawab dengan telah adanya website resmi milik pemerintah daerah. Era teknologi digital saat ini, disebut Wajiran, Kepala Seksi Infrastruktur dan Jaringan Bidang Informatika Dinas Kominfo, memungkinkan masyarakat untuk membuka APBD kapan saja dan dimana saja.

“Transparansi anggaran sudah kami realisasikan melalui website resmi Pemerintah, yaitu di wonosobokab.go.id yang dapat dibuka kapan saja dan dimana saja,” terang Wajiran.

Dalam hal keterbukaan informasi, Kabupaten Wonosobo disebut Wajiran sudah dinilai cukup informatif, bahkan baru-baru ini masuk dalam 10 besar peringkat badan publik yang menerapkan keterbukaan informasi di lingkup Provinsi Jawa Tengah.

“Penilaian dari Komisi Informasi Provinsi Jawa Tengah, menunjukkan Wonosobo masuk ke peringkat ke 9 dari 35 Kabupaten/Kota se-Jateng dalam hal keterbukaan informasi publik,” tandasnya.

(Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Wonosobo)

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *