PPID OPD Diminta Segera Susun DIP

by -45 views

WONOSOBOZONE – Tak kurang dari 45 pejabat pengelola dokumentasi dan Informasi Publik (PPID) Organisasi Perangkat Daerah se-Kabupaten Wonosobo, Selasa (17/4) menghadiri agenda rapat kerja (Raker) PPID di aula Dinas Komunikasi dan Informatika. Sekretaris Diskominfo, Dwiyama SB selaku PPID Kabupaten ketika ditemui seusai memimpin raker menjelaskan, pihaknya mengundang seluruh PPID OPD untuk membahas penyusunan Daftar Informasi Publik (DIP) Tahun 2018. ” Era keterbukaan informasi publik mendorong terwujudnya transparansi, yang pada akhirnya diharapkan mampu mendorong partisipasi aktif masyarakat dalam pembangunan,” jelas Dwiyama. Salah satu bentuk transparansi tersebut, menurutnya dapat dilihat dari sejauh mana Pemerintah Kabupaten melalui setiap OPD menyediakan Daftar Informasi Publik (DIP) yang mudah diakses warga masyarakat.

Sejak diberlakukannya Undang-Undang nomor 14 Tahun 2008, tentang keterbukaan informasi publik, Dwiyama mengakui pemerintah sebagai penyelenggara program pembangunan dan pelayanan publik wajib membuka akses layanan informasi kepada masyarakat. “Oleh karena itu semua perangkat daerah harus siap untuk membuka akses informasi seluas-luasnya bagi masyarakat, salah satunya melalui DIP ini,” beber Dwi lebih lanjut. Dinas Kominfo selaku PPID Kabupaten dan penyedia layanan Informasi publik, ditegaskan dia juga tengah berupaya menyempurnakan berbagai jenis layanan informasi, baik yang terpublikasikan melalui media massa, elektronik maupun media sosial. “Karena itu melalui raker PPID ini kami berharap semua OPD juga segera menyelesaikan penyusunan DIP untuk kemudian disosialisasikan melalui laman website, baik di OPD masing-masing maupun di website resmi Pemkab,” imbuhnya.

Perihal DIP, Kepala Seksi Komunikasi Publik, Sri Fatonah WI menerangkan bahwa tidak semua jenis Informasi layak untuk dipublikasikan ke masyarakat. Ada jenis Informasi yang menurut Fatonah memang bukan untuk konsumsi publik. “Namanya DIP yang dikecualikan, yaitu informasi bersifat ketat dan terbatas, dan hal ini juga tertuang dalam Undang-Undang Keterbukaan Informasi Publik 14 Tahun 2008”, ujar Fatonah. Ia juga menambahkan, untuk daftar informasi publik yang dikecualikan memerlukan pertimbangan khusus dalam penyusunannya, karena di tiap badan publik dalam hal ini SKPD standarnya berbeda beda antara satu dengan yang lainnya.

“Kami dari tim sekretariat PPID Utama telah menyusun tak kurang dari 108 item yang masih berbentuk Draf Daftar Informasi Publik yang Dikecualikan dan ini PPID Pembantu di SKPD juga kami harapkan turut menelaah, mengkaji, mempelajari kalau ada item yang belum dimasukkan, dengan catatan harus sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku”, bebernya. Tahap selanjutnya, menurut Fatonah draft tersebut akan dilakukan Uji Konsekuensi sebelum difinalisasikan kedalam bentuk Surat Keputusan atau Peraturan Bupati.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *