​65 Penyuluh KB Jadi PNS Pusat

by -106 views


WONOSOBOZONE – Sebanyak 65 Pegawai Negeri Sipil (PNS) Penyuluh Keluarga Berencana (PKB) di lingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten Wonosobo menerima Surat Keputusan (SK) pelimpahan PKB Kabupaten Wonosobo menjadi pegawai pusat Badan Kependudukan Keluarga Berencana Nasional (BKKBN).

Acara penyerahan SK pelimpahan PKB dilaksanakan di Ruang Mangoenkoesoemo Setda Wonosobo, Jum’at (26/1), yang diserahkan oleh Bupati Wonosobo.

Usai menyerahkan SK, Bupati Wonosobo, Eko Purnomo. SE, MM, menyampaikan bahwaPenyuluh KB memiliki peran strategis sebagai pengelola pelaksanaan Program Kependudukan, Keluarga Berencana, dan Pembangunan Keluarga di tingkat desa atau kelurahanPenyuluh KB juga memiliki fungsi untuk merencanakan, mengorganisasikan, mengembangkan, melaporkan dan mengevaluasi Program Kependudukan, Keluarga Berencana dan Pembangunan Keluarga, maupun program pembangunan lainnya di tingkat desa atau kelurahan.

Setelah pengalihan status kepegawaian Penyuluh KB menjadi pegawai Pemerintah Pusat, Eko berharap kepada seluruh Penyuluh KB untuk semakin meningkatkan kinerjanya, diikuti dengan peningkatan kemampuan dan ketrampilan, untuk mengantisipasi tuntutan serta tantangan Program Kependudukan, Keluarga Berencana dan Pembangunan Keluarga saat ini atau masa datang yang terus berjalan dinamis, melalui kemampuan komunikasi, membangun jaringan serta bekerja dengan data.

Pada kesempatan itu Kepala Perwakilan BKKBN Provinsi Jawa Tengah, Wagino. SH, M.Si, juga menyampaikan bahwa 65 Penyuluh KB Kabupaten Wonosobo sekarang sudah menjadi pegawai pusat dengan Surat Pernyataan Melaksanakan Tugas (SPMT) 1 Januari 2018. Meski sudah menjadi pegawai pusat tetapi peran daerah masih sangat dibutuhkan, “ meski soal kepegawaian dan penggajian menjadi wewenang pusat tetapi peran daerah masih 80%, seperti pembinaan pegawai, kenaikan pangkat pegawai semua atas dasar usulan daerah, pusat tidak bisa langsung menaikan pangkat pegawai jika daerah belum mengusulkan, “ jelas Wagino.

Wagino juga menyampaikan bahwa Pusat dengan Daerah harus terus berkoordinasi, seperti kebutuhan akan pegawai Penyuluh KB. Hingga saat ini Penyuluh KB yang ada di Jawa Tengah sejumlah 1908 orang. Dan di tahun 2018 Jawa tengah mengusulkan untuk menambah Penyuluh KB sebanyak 2800 orang, “ untuk memenuhi kebutuhan SDM, Jawa tengah mengusulkan untuk menambah pegawai sebanyak 2800 orang Penyuluh KB, semoga itu dapat terpenuhi. Karena idealnya setiap Penyuluh KB maksimal memegang 3 desa atau kelurahan, tetapi sekarang setiap Penyuluh KB ada yang memegang 5 sampai 6 desa” demikian pungkas Wagino.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *