Sisi Kelam Pendidikan Di Wonosobo

by -228 views

Goresan Tinta Netizen: SISI KELAM PENDIDIKAN DI WONOSOBO

Oleh: Mahardika Agil Bimasono (Mahasiswa Universitas Gadjah Mada asal Wonosobo)

WONOSOBOZONE – Sampai pada titik ini pun saya tidak berhak untuk menyalahkan pihak, hanya saja yang harus kita lakukan adalah sesuatu yang militan dan dipenuhi dengan kesadaran bersama. itu adalah kalimat penutup dari tulisan ini yang sengaja saya sampaikan di awal, supaya anda tidak berekspektasi lebih.

Bersama pariwisata yang eksotis, makanan yang enak dan khas, serta suhu yang dingin nan sejuk, nampaknya cukup rapi untuk menutup sisi kelam Kota Wonsobo. Ditengah hiruk pikuk tuntutan masyarakat untuk dibuatkan stadion demi meningkatkan persepakbolaan lokal, ada hal yang menarik untuk dibahas mendalam dari kota ini, mengenai: Pendidikan.

Jika beranggapan bahwa pendidikan di Wonosobo bagus, aman, dan terkendali, nampaknya memang benar bahwa harus ada hal yang kita benahi, yaitu kesadaran. Sisi kelam yang pertama, saya buka dengan nilai Indeks Pembangunan Manusia (IPM) Kab. Wonosobo yang berada di angka 66,19 di tahun 2016 dan berada pada peringkat ke 4 terendah dari seluruh kab/kota yang ada di Jawa Tengah. Berbeda dengan Kabupaten tentangga yaitu Temanggung dengan 67,60 dan Purworejo dengan 70,66. Sementara rerata IPM Provinsi Jawa Tengah sendiri berada pada angka 69,98 dan IPM nasional dengan 70,18 yang artinya IPM di Wonosobo masih jauh dari rata-rata, IPM sendiri diukur dari perbandingan angka harapan hidup, angka melek huruf, pendidikan, dan standar hidup untuk semua negara di dunia. IPM digunakan untuk mengklasifikasikan apakah sebuah negara/wilayah merupakan negara/kawasan yang maju, berkembang, atau terbelakang, dan juga untuk mengukur pengaruh dari kebijakan ekonomi terhadap kualitas hidup. Kebijakan ekonomi sendiri dapat kita lihat bagaimana manajemen APBD diterapkan dan pengaruhnya terhadap kesejahteraan. Pada 2015 silam dan mungkin tidak jauh berbeda dengan saat ini, Wonosobo menjadi kabupupaten “termiskin” di Jawa Tengah dengan angka tingkat kemiskinan 22,02% berada di bawah Kebumen dan Rembang yang berada pada angka masing-masing 21,32% dan 20,97%.

Sebelum membahas lebih dalam bagaimana pembagian APBD kabupaten terhadap sektor pendidikan, kita disuguhkan dengan data dari BPS Provinsi Jawa Tengah bahwa Angka Partisipasi Kasar (APK) berdasarkan jenjang pendidikan di Kabupaten Wonosobo sangat “njomplang”. Pada 2016 APK pada jenjang SD/MI di kota dingin ini berada pada angka 112.89, SMP/MTs pada angka 87.73, dan SMA/MA pada angka 59.56, turun sangat drastis bukan? Sebagaimana diartikan bahwa APK adalah rasio jumlah siswa (semua usia), yang sedang bersekolah di tingkat pendidikan tertentu terhadap jumlah penduduk kelompok usia yang berkaitan di jenjang pendidikan, menyiratkan bahwa APK Kabupaten Wonosobo begitu memprihatinkan. Terlebih, APK pada pendidikan SMA Kab Wonosobo berada dibawah Brebes dengan 63.88, sementara Temanggung sebagai kabupaten tetangga dengan 75.62 dan rerata Provinsi Jawa tengah 86,27.

Terbitan Wonosobo dalam Angka yang dikeluarkan oleh BPS pada 2015 lalu, menjelaskan bagaimana terjadi kesenjangan yang amat jauh untuk keberlanjutan pendidikan di Kab Wonosobo dari jenjang SMP/MTs ke SMA/SMK/MA. Tercatat, dari 38 ribu peserta didik SMP, hanya 20.3 ribu yang melanjutkan ke jenjang selanjutnya (SMA/SMK/MA) dari total 777 ribu lebih penduduk di kabupaten ini.

Penyelenggaraan pendidikan sendiri pastinya tidak terlepas dengan anggaran APBD kabupaten yang dialokasikan pemerintah. Dimana salah satu upaya untuk menjamin terpenuhi dana pendidikan yang cukup di Indonesia diatur dalam Pasal 49 ayat (1) Undang-Undang No. 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional yang menyatakan bahwa dana pendidikan selain gaji pendidik dan biaya pendidikan kedinasan dialokasikan minimal 20% dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) pada sektor pendidikan dan minimal 20% dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD).

Memang, selama beberapa tahun terakhir ini Pemerintah Kabupaten Wonosobo merasa sudah mengalokasikan belanja pendidikan cukup besar dalam rangka memberikan layanan pendidikan yang baik kepada masyarakat dalam rangka meningkatkan mutu pendidikan. Hal ini dapat kita cermati bagaimana Pemda Kab. Wonosobo mengalokasikan APBD nya untuk pendidikan, saya ambil contoh pada APBD tahun 2017 dimana dalam Perda No 13 tahun 2016 menyebutkan Anggaran Pendapatan Daerah senilai 1,73 Triliun dan Anggaran Belanja Daerah senilai 1,80 Triliun. Dari besarnya Anggaran Belanja tersebut, dijelaskan lebih lanjut bahwa Anggaran Belanja Pendidikan sebesar 440 Milyar setara 24% dari APBD.

Sebenarnya, pemda Wonosobo secara tersirat tidak melanggar ketetapan undang-undang, dimana Anggaran Belanja Pendidikan lebih dari 20%. Namun, dalam rincian tersebut, ternyata Anggaran belanja pendidikan daerah termasuk dengan gaji pegawai dengan jumlah yang dominan, dimana seharusnya gaji pegawai tersebut masuk ke anggaran Aparatur Sipil Negara (ASN). Pun dengan pemasukan gaji pegawai ke komponen 20% tersebut tidak menjadi suatu kesalahan, kenapa?
Amanat UU No. 20 Tahun 2003 agar anggaran pendidikan minimal 20 % dari APBN dan APBD di luar gaji pendidik dan pendidikan kedinasan dimentahkan melalui keputusan Mahkamah Konstitusi No. 24/PUU-V/2007 yang memutuskan untuk memasukkan gaji pendidik dalam komponen 20% dari anggaran pemerintah/pemerintah daerah. Di era desentralisasi ini bila mengikuti putusan MK di atas maka kebanyakan pemerintah kabupaten/kota telah memenuhi amanat UU No. 20 Tahun 2003 tersebut karena APBD untuk pendidikan sudah melebihi 20%. 

Laporan dari Bank Dunia (2009) dalam penelitian Sunandar dan Nurkholis (2011) menyebutkan bahwa dari studi yang dilakukan di 10 kabupaten/kota tahun 2006 menunjukkan bahwa apabila gaji pendidik dan tenaga kependidikan dimasukkan kedalam anggaran pendidikan rata-rata mencapai 29%- 40%. Namun apabila komponen gaji dikeluarkan dari belanja pendidikan maka belanja pendidikan baru berada pada kisaran 2-8 % saja.

Sunandar dan Nurkholis (2011) kembali menjelaskan, besarnya prosentase anggaran pendidikan tidak selalu menggembirakan dalam upaya peningkatan mutu pendidikan. Apabila kita kaji lebih lanjut, ternyata anggaran pendidikan yang besar tersebut lebih banyak dihabiskan untuk belanja pegawai. Padahal untuk meningkatkan mutu pendidikan, seharusnya proporsi antara belanja pegawai dan belanja operasional dan modal tidak terlalu timpang. Menurut pakar Ekonomi Pendidikan John Vaizey (1967), di negara-negara yang pendidikannya telah maju gaji guru sebesar 50-60% dari total pengeluaran pendidikan. Sementara itu di kebanyakan negara berkembang gaji guru mencapai 90 % dari total pengeluaran pendidikan. Tentang idealnya mutu pendidikan, McMahon (2001) menjelaskan, untuk menghasilkan mutu pendidikan yang baik maka dana pendidikan dibelanjakan untuk pengadaan buku dan bahan ajar, tersedianya guru dengan pendidikan formal yang cukup, guru dengan pengalaman dan kompetensi mengajar, meja dan kursi, ruang kelas yang memadai, bangungan gedung dan lingkungan sekolah yang dipelihara dengan baik sehingga proses pembelajaran dapat terlaksana dengan baik.

Kita sudah diijelaskan dalam UUD 1945 pasal 31 menjamin bahwa setiap warga negara Indonesia berhak mendapat pendidikan, namun saat ini banyak sekali benturan untuk masyarakat mengakses pendidikan atau mendapat pendidikan yang layak. Dan entah disepakati atau tidak, bagi saya menjadi multiple efect untuk kehidupan di Kabupaten ini, sehingga kita dihadapkan dengan angka-angka indikator kesejahteraan dan partisipasi sekolah yang sangat minim. Patut disadari juga sudah banyak gerakan sosial yang digagas di kabupaten ini, entah itu Wonosobo Mengajar, Wonosobo Muda, Keluarga Mahasiswa Wonosobo, dan komunitas lainnya, tapi tanpa adanya indikator bersama yang jelas dan supporting yang militan juga dari pemerintah, apakah akan terjadi perbaikan pendidikan di kabupaten ini?
Menghadapi era modern dimana kemajuan daerah menjadi tantangan sekaligus peluang yang harus dihadapi, kebutuhan akan peningkatan kesejahteraan baik itu IPM maupun angka partisipasi sekolah menjadi mutlak. Orientasi yang dibangun haruslah mulai dari dasar, bagaimana menumbuhkan rasa cinta dan patriotisme terhadap kabupaten ini, karena yang terpenting bukan seberapa kuat kita, tapi bagaimana kita menguatkan orang lain untuk kesejahteraan kota dingin ini. Jadi, sudah dipersiapkan sejauh mana, pak/bu? 

Referensi:
Badan Pusat Statistik Jateng. 2016. Indeks Pembangunan Manusia dan Angka Partisipasi Sekolah Provinsi Jawa Tengah. BPS Provinsi Jateng
Badan Pusat Statistik. 2015. Wonosobo Dalam Angka. BPS Kabupaten Wonosobo.
Nurkholis, dan Sunandar. 2011. Efisienkah Belanja Pendidikan Kabupaten Wonosobo. Jurnal Pendidikan. IKIP PGRI Semarang.
Pemerintah Daerah Kabupaten Wonosobo. 2016. Peraturan Daerah. Nomor 13 Tahun 2016 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah 2017.
Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional.
Walter W. McMahon, et al., 2001, Improving Education Finance in Indonesia, Policy Research Center, Institute for Research and Development, MONE UNICEF and UNESCO.

IG Kontributor: @bimaagil

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *