LKD Wonosobo Telah Sesuai Standar Akuntansi Pemerintah

by -29 views

WONOSOBOZONE – Laporan Keuangan Pemerintah  Daerah (LKD) Kabupaten Wonosobo Tahun 2016 telah disajikan berdasarkan Sistem Pengendalian Intern yang Memadai dan telah sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintah. Demikian dikatakan Sekretaris Inspektorat Wonosobo Drs. Agus Kristiono, M.Si saat pemaparan pada acara Rapat Dinas Gelar Pengawasan Daerah Pemerintah Kabupaten Wonosobo Kamis (26/10) bertempat di Gedung Adipura Kencana dengan peserta SKPD di lingkungan Pemkab Wonosobo, Camat dan Lurah.


Rapat Dinas tersebut menghadirkan tiga Nara Sumber. Yakni Wakapolres Wonosobo  Kompol Umi Mariati, S.IK., yang memaparkan tentang Saber Pungli, Teguh Harjanto, AKCA dari BPKP Perwakilan Provinsi Jateng,  serta Sekretaris Inspektorat Provinsi Jateng Donny Widiyanto, S.Sos., M.Si. Secara resmi acara tersebut di buka oleh Asisten Sekda Bidang Pemerintahan Drs. Aziz Wijaya, M.Si mewakili Bupati Wonosobo. 


Menurut Agus, kegiatan tersebut dilaksanakan atas dasar Undang-undang 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, dan Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah serta Instruksi Menteri Dalam Negeri No. 35 Tahun 1995 Tentang Penyelenggaraan Gelar Pengawasan Dan Temu Karya Pengawasan.


Dengan mengandung maksud dan tujuan untuk menyampaikan informasi hasil pengawasan APIP Inspektorat Kabupaten Wonosobo pada PKPT Tahun 2016, meningkatkan fungsi dan peran sistem pengendalian intern dalam mendukung pelaksanaan tugas pada setiap OPD, meningkatkan koordinasi diantara aparat pengawasan internal dengan OPD , meningkatnya rasa mawas diri bagi aparatur sebagai tindak cegah melakukan pelanggaran, penyalahgunaan wewenang dan segala bentuk penyimpangan, serta sebagai akselerasi penanganan dan penyelesaian tindak lanjut hasil pemeriksaan.


Target saran tindak lanjut rapat dinas tersebut,  semua SKPD harus tuntaskan rekomendasi LHP (Laporan Hasil Pemeriksaan) tepat waktu (lebih cepat lebih baik), perkuat  SPIP (Sistem Pengendalian Intern Pemerintah), tertibkan pelaporan LHKPN (Laporan Harta Kekayaan Pejabat Negara) dan LHKASN (Laporan Harta Kekayaan Aparatur Sipil Negara), serta berani melaporkan tindakan gratifikasi kepada UPG Kabupaten Wonosobo (inspektorat).

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *