90 Pejabat Pemkab Wonosobo Ikuti Sosialisasi e-LKHPN dan Gratifikasi

by -81 views

WONOSOBOZONE Sebanyak 90 Pejabat di lingkungan Pemerintah Kabupaten Wonosobo, yang terdiri dari Eselon II, Eselon III a (Camat, Kabag, Kepala Kantor),  Pejabat Auditor dan P2UPD Inspektorat, serta BUMD (5 BUMD) ikuti sosialisasi dalam acara Sosialisasi aplikasi e-LHKPN, monitoring LKHASN, dan Pengendalian Gratifikasi yang diselenggarakan oleh Inspektorat yang bertempat di Ruang Rapat RM Sari Rasa Rabu (13/9) mulai pkl. 09.00 WIB. 


Acara tersebut dibuka resmi oleh Asisten I Bidang Pemerintahan Aziz Wijaya yang mewakili Bupati Wonosobo yang berhalangan hadir. Didampingi Inspektur Inspektorat Kabuaten Wonosobo Gatot Hermawan.


Menurut Aziz Wijaya para Pejabat di lingkungan Pemerintah Kabupaten Wonosobo  sebenarnya sudah melakukan laporan LKHPN (Laporan Harta Kekayaan Pejabat Negara), walaupun belum menggunakan e-LHKPN.


“Para Pejabat Pemkab Wonosobo sebenarnya sudah melakukan laporan LHKPN, namun belum menggunakan e-LHKPN, sehingga dengan aplikasi yang baru ini nantinya akan lebih mudah lagi dalam melakukan pelaporan”, tuturnya.


Kegiatan sosialisasi ini dilaksanakan atas dasar Peraturan Komisi Pemberantasan Korupsi Nomor 07 Tahun 2016 tentang Tata Cara Pendaftaran, Pengumuman dan Pemeriksaan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara.


Surat Edaran Komisi Pemberantasan Korupsi Nomor : SE-08/01/12/2016 tentang Petunjuk Teknis Penyampaian dan Pengelolaan Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara, Surat Edaran Menpan Nomor 1 Tahun 2015 tentang Kewajiban Penyampaian Laporan Harta Kekayaan Aparatur Sipil Negara di lingkungan Instansi Pemerintah, Surat Komisi Pemberantasan Korupsi Republik Indonesia Nomor B. 1341/01-13/03/2017 tentang Pedoman dan Batasan Gratifikasi, juga berdasar atas Kesepakatan bersama antara Pemerintah Provinsi Jawa Tengah, Pemerintah Kab/Kota se-Jateng dan KPK RI dalam hal Peningkatan Akuntabilitas Pengembangan Integritas Pelayanan Publik Peningkatan Kapabilitas APIP di Jawa Tengah, yang ditandai dengan Penandatanganan Komitmen Rencana Aksi koordinasi dan supervisi pencegahan korupsi (KORSUPGAH) KPK RI oleh Bupati/Walikota se-Jateng dengan Pimpinan KPK.


Sehingga menurut  Sekretaris Inspektorat Agus Kristiono kegiatan sosialisasi ini dimaksudkan untuk memberikan pencegahan awal (warning) atas tindakan Korupsi, Kolusi dan Nepotisme dilingkungan Pemerintah Kab. Wonosobo. Juga sebagai pencegahan penyalahgunaan wewenang sebagai Aparatur Sipil Negara/Pejabat, dan sebagai bentuk transparansi Aparatur Sipil Negara kepada masyarakat.


Serta untuk mendukung salah satu point Komitmen Rencana Aksi koordinasi dan supervisi pencegahan korupsi (KORSUPGAH) KPK RI antara Bupati/Walikota se-Jateng dengan Pimpinan KPK, yaitu Pembangunan Integritas, yang didalamnya terdapat unsur Pelaporan Laporan Harta Kekayaan Pejabat Negara (LHKPN), Pelaporan Harta Kekakayaan Aparatur Sipil Negara (LHKASN) dan Pengendalian dan Pencegahan Gratifikasi di Lingkungan Pemerintah Kabupaten. Wonosobo.


Sosialisasi ini diarahkan untuk memberikan penjelasan kepada seluruh wajib lapor LHKPN di Lingkungan Kabupaten Wonosobo tentang perubahan tata cara pelaporan LHKPN, yang tadinya menggunakan sistem manual (kirim berkas) menjadi sistem online melalui aplikasi e-LHKPN dari KPK RI yang dapat diakses pada alamat :https://elhkpn.kpk.go.id.


Selain itu juga dalm rangka melaksanakan monitoring atas pelaksanaan pelaporan LHKASN pada Aparatur Sipil Negara di Lingkungan Kabupaten Wonosobo kepada Kementrian PAN dan RB RI;

Memberikan penjelasan kepada ASN di Kabupaten Wonosobo mengenai pedoman pengendalian gratifikasi serta batasan gratifikasi.


Sementara kegiatan tersebut menghadirkan dua nara sumber sebagai pengisi materi. Yakni Budi Martono dari Inspektorat Provinsi Jateng dan Indraswawi. 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *