Open Data Berbasis Online, Solusi Jitu Pencegahan Korupsi Dana Desa

by -43 views

WONOSOBOZONE – Bentuk transparansi anggaran desa yang digencarkan oleh Pemerintah Kabupaten Wonosobo dinilai cukup efektif untuk mengurangi penyelewengan dana di tingkat desa. Diantaranya program open data desa berbasis online maupun offline yang telah diluncurkan beberapa bulan terakhir. Menurut Kepala Bagian Pemerintahan Sekretariat Daerah Kabupaten Wonosobo, Tono Prihatono, open data tersebut merupakan salah satu upaya pihaknya dalam mencegah korupsi dana desa. Mengingat setiap desa kini telah mendapat anggaran besar tiap tahunnya yang mencapai Milyaran rupiah. “Kami merupakan Kabupaten pertama dan satu-satunya yang meluncurkan open data desa berbasis online. Program itu ditujukan sebagai bentuk tranparansi desa dalam mengelola dana transfer desa yang telah diterimanya. Jadi seluruh masyarakat dapat melihat anggaran yang dibelanjakan oleh pihak desa selama satu tahun penuh,” terang Tono ketika ditemui di meja kerjanya, Kamis (7/9)..
Dalam open data tersebut, pemerintah desa menyajikan laporan pertanggung jawaban (LPJ) secara bertahap per-kegiatan secara rinci dan Rencana Anggaran Belanja (RAB) dalam bentuk offline, yakni berupa banner besar yang berisi anggaran yang digunakan dan dipajang di pusat keramaian desanya. Satunya lagi dalam bentuk online yang dapat disaksikan oleh semua orang di seluruh penjuru manapun. Hal tersebut, kata Tono, telah diwajibkan pihaknya sejak tahun 2016. “Jadi kalau di pusat keramaian masing-masing desa, masyarakatnya bisa tau. Nah kalau bentuk onlinenya memudahkan kita untuk memantau dari jauh. Dapat dilihat di situs datadesa.wonosobokab.go.id,” bebernya.

.
Namun menurut Tono, prioritas program open data yang bekerja sama dengan Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) Infest Yogyakarta tersebut lebih diproyeksikan untuk menyadarkan para Kepala Desa beserta perangkatnya dalam mengelola dana desa agar lebih bijak. Tono mencontohkan, ketika LPJ maupun RAB salah satu kegiatan hanya direalisasikan sebagian, warga desa setempat yang mengetahui dapat melaporkannya. “Misalnya tertera anggaran untuk kelompok tani sebesar 50 juta, tapi yang diberikan oleh kelompok tani tidak sampai nominal tersebut, maka kelompok tani berhak menanyakan. Wah nominalnya tidak sesuai ini pak Kades, gitu misalnya. Ya setidaknya menjadikan mereka memiliki urat malu saat apa yang tertera pada open data tidak direalisasikan sepenuhnya, tandasnya.

.
Berjalannya open data sebagai bentuk transparansi desa diapresiasi oleh Wakil Bupati Wonosobo, Agus Subagyo. Agus mengaku pihaknya bersiap untuk mendukung penuh program open data tersebut. Bahkan, menurutnya semua lembaga pemerintahan perlu untuk mencontoh open data yang diterapkan di setiap desa. “Saya rasa perlu untuk semua Organisasi Perangkat Daerah (OPD) bahkan sampai tingkat Kelurahan memberlakukan open data itu. Jadi semua masyarakat bisa mengetahui tekad Pemkab dalam men-transparansikan anggarannya,” (ard)

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *