Cegah Penyimpangan, TP4D Siap Kawal Dana Desa

by -45 views

WONOSOBOZONE – Tim Pengawalan, Pengamanan Pemerintahan dan Pembangunan Daerah (TP4D) menegaskan kesiapan untuk turut mengawal pengelolaan dana desa di Kabupaten Wonosobo. Kepastian terkait hal itu dikemukakan Kepala Kejaksaan Negeri (Kajari), Agustinus yang juga merupakan ketua TP4D Wonosobo dalam acara sosialisasi di Ruang Mangunkusumo Setda, Kamis (24/8). Di depan para Kepala Desa beserta perangkat yang hadir di acara sosialisasi, Kajari berharap kesiapan TP4D dalam upaya mengamankan dana desa tersebut mampu memberikan ketenangan bagi para pemangku kewenangan di desa. Pada prinsipnya, menurut Agustinus TP4D berupaya agar dana desa yang secara rerata di Wonosobo sudah mencapai 1,2 Milyar per desa benar-benar dapat dialokasikan sesuai dengan program yang telah direncanakan desa, serta tidak menimbulkan permasalahan yang berimplikasi pada hukum.

.


Sesuai dengan namanya, TP4D diakui Agustinus merupakan tim yang dibentuk Presiden untuk mengawal dan mengamankan proyek-proyek pembangunan di daerah. Dalam upaya mengamankan pengelolaan dana transfer desa, Agustinus menyebut timnya bertugas untuk mendampingi dan memberikan pengawalan kepada pihak desa, agar tidak ada lagi ketakutan dan pesimisme para pemangku kewenangan untuk mengalokasikan dana sesuai program yang ditetapkan bersama.

.


Kesiapan TP4D untuk turut mengamankan dana transfer desa selaras dengan harapan Pemerintah Kabupaten Wonosobo, yang menginginkan pengelolaan dana desa berjalan mulus, tanpa memunculkan kasus penyelewengan. “Kehadiran TP4D ini kami harapkan mampu menghilangkan rasa takut maupun pesimis bagi para Kades dan perangkat dalam hal pengelolaan dana desa, namun demikian kami juga mengimbau agar seluruh Kades tidak lantas meremehkan dan beranggapan bahwa penyimpangan yang dilakukan kebal hukum,” tegas Bupati Wonosobo, Eko Purnomo dalam sambutan pembukaan Sosialisasi.

.

Selama ini, Wonosobo disebut Bupati relatif aman karena selama kurun 2015 hingga semester kedua 2017, hanya terjadi 1 kasus penyimpangan dana transfer, dan saat ini juga telah diselesaikan di pengadilan Tipikor. Dibanding dengan yang terjadi di lingkup Nasional, 1 kasus tersebut sangat jauh, karena sejak 2016 sampai Agustus 2017, sudah ada 110 kasus korupsi dana desa di seluruh Indonesia. Para Kades, juga diminta Bupati untuk berfokus kepada tujuan digulirkannya dana transfer desa, yaitu untuk mendorong percepatan penanggulangan kemiskinan, memperbaiki kualitas layanan pemerintah desa, serta menyejaherakan rakyat. Pihak Kecamatan, diminta Bupati juga dapat melakukan pengawalan tata kelola dana transfer desa di masing-masing wilayah, melaksanakan fungsi pendampingan dan fasilitasi sehingga desa mampu melaksanakan tata kelola keuangan secara baik, tepat waktu dan tepat guna. “Intinya adalah pengelolaan keuangan desa yang transparan dan akuntabel menjadi kunci sukses bagi desa untuk mensejahterakan warganya,” pungkas Bupati.


Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *