Swasembada Beras Bukanlah Simsalabim

by -109 views


Oleh: Mahardika Agil Bima

Mahasiswa Fakultas Peternakan Universitas Gadjah Mada

WONOSOBOZONE – Salah satu artikel yang di muat di laman wonosobozone.com pada 14 agustus lalu, berjudul “Baru 36%, Serapan Gabah Masih Jauh Dari Target” sangat menarik untuk di ulas lebih dalam. Artikel tersebut menjelaskan keadaan lapangan produksi padi oleh petani di kabupaten Wonosobo yang berjalan sangat lambat dan terancam tidak dapat memenuhi target produksi yang direncanakan. Dalam pengamatan saya, hal itu tidak se hitam putih antara keadaan lapangan dan target produksi, melainkan banyak faktor yang kadang tidak terpikirkan turut serta. Salah satunya tentang kesesuaian lahan, harga gabah di tingkat petani, hingga ke rasa nasionalisme petani yang juga diulas didalamnya.

Seperti kita tau, bahwa saat ini ada gerakan Serap Gabah Petani (SERGAP) yang dilakukan oleh TNI AD atas kerjasama antara Menteri Pertanian Andi Amran Sulaiman dan panglima TNI Jendral Gatot Nurmantyo. Sehingga banyak kita temui kegiatan tambahan dari TNI berupa membantu petani bercocok tanam selain menegakkan kedaulatan negara, mempertahankan keutuhan wilayah NKRI yang berdasarkan Pancasila dan UUD 1945 sesuai pasal 7 UU 34 tahun 2004 tentang Tentara Nasional Indonesia. Perlibatan TNI dalam urusan pertanian tidak lain adalah akibat kekurangan tenaga penyuluh pertanian di berbagai wilayah di Indonesia, salah satunya di Wonosobo.

Data yang disampaikan oleh biro humas kementan Agung Hendriadi saat di wawancarai oleh reporter tirto.id menjelaskan bahwa total penyuluh pertanian saat ini berjumlah 57 ribu orang, padahal jumlah potensi desa pertanian di Indonesia ada 71 ribu orang. Kekurangan inilah yang berusaha ditutupi lewat pelibatan personel TNI yang dilatih untuk “memberikan penyuluhan kepada petani”.

Keadaan lapangan

Target penyerapan gabah dari petani di Kabupaten Wonosobo yang telah ditetapkan sebesar 9.025 Ton untuk Tahun 2017, ternyata baru mencapai 3.000 ton hingga saat ini. Dengan sisa waktu kurang dari 5 bulan, serapan gabah sesuai target dinilai hampir mustahil untuk dapat dipenuhi. Padahal, pada 2016 produksi mampu menembus angka 24.000 ton. Secara nalar, baik memang ketika kita tetap optimis dan berusaha maksimal untuk mengejar ketertinggalan tersebut. Seperti yang disampaikan Tim Sergap kab. Wonosobo akan mencarikan solusi untuk mengejar kekurangan yang hampir 70% itu. Tidak tercapainya target suatu lahan pertanian menjadi suatu hal yang cukup sering terjadi. Hal ini disebabkan karena bertani adalah usaha alam yang sangat bergantung pada iklim, cuaca, ketersediaan air, unsur hara tanah, yang tidak dapat diukur dan di prediksi manusia secara tepat dan akurat. Berbeda dengan industri manufaktur yang segala macamnya cenderung tidak bergantung dengan alam.

Jika memang benar terjadi penurunan produksi gabah untuk tahun ini di wilayah Wonosobo, maka yang seharusnya di lihat selain keadaan cuaca, tapi juga evaluasi lahan dari tahun sebelumnya. Perlu diingat jika program Serap Gabah Petani ini dimaksudkan agar petani menjual gabahnya kepada bulog yang di bimbing oleh TNI. Para petani dianjurkan untuk menanam padi hingga  3 kali dalam satu tahun, dengan maksud supaya ada produksi berlebih yang bisa disetorkan kepada bulog. Konsep seperti ini ditekankan untuk mengejar target produksi padi nasional sebesar 77 juta ton pada 2017 sebagai output dari nawacita presiden Jokowi dengan rencana swasembada pangan tahun 2017.

Neo-Revolusi Hijau

Lantas evaluasi lahan yang seperti apa? Jika kita tengok kebelakang, program ini tidak jauh beda dengan Pelita yang berlangsung pada tahun 1969 – 1998 dulu. Lebih tepatnya pada pelita ke 1 dan 2 dimana produksi beras digenjot habis-habisan untuk proyek swasembada beras yang diiringi dengan revolusi hijau. Hingga terbukti pada 1984 dunia berdecak kagum melihat prestasi Indonesia. Hanya dalam tempo 14 tahun (1970-1984), produksi padi bisa di pompa dari 1,8 ton per hektar menjadi 3,01 ton per hektar. Padahal, pengalaman jepang untuk meningkatkan produksi padi dari 2 ton per hektar menjadi 3,28 ton per hektar memerlukan waktu 68 tahun (1880 – 1948). Namun pasca swasembada tersebut, laju pertumbuhan beras nasional tidak stabil, bahkan cenderung turun sampai saat ini.

Sebetulnya, dinamika produksi beras tidaklah sesederhana di atas. Ada periode pasang surut, ada pula periode pasang naik. Pada pelita pertama (1969-1973), produksi beras dipengaruhi oleh dua faktor penting; (1) pertumbuhan luas areal panen padi dengan kontribusi 25%, dan (2) pertumbuhan produksivitas dengan kontribusi 75%. Sampai pada tahun 1984, pangsa produktivitas masih dominan, bahkan pada pelita kedua (1974-1983) sumbangnya mencapai 92%. Namun, ketika swasembada beras tercapai pada tahun 1984, kontribusi produktivitasnya mulai tergeser oleh peran pertumbuhan luas areal tanam.

Bagaimana itu bisa terjadi? Pada pelita pertama, pertumbuhan produktivitas yang tinggi karena lahan masih mampu menerima teknologi pertanian, bahkan ada korelasi positif dengan tingkat teknologinya. Semakin tinggi tingkat teknologi, semakin tinggi produktivitas lahan. Sedangkan pada akhir pelita keenam (1994-1998) terjadi pertumbuhan produktivitas yang negatif disebabkan oleh makin jenuhnya lahan terhadap teknologi, terutama yang berkaitan dengan asupan kimia (pupuk dan pestisida). Hal tersebut tidak jauh bedanya dengan keadaan di Kab. Wonosobo yang tingkat produktivitas padinya menurun, dikarenakan lahan tidak mampu untuk berproduksi maksimal karena kehabisan unsur hara dan semakin jenuhnya lahan.

Tepatkah petani harus “Ikhlas”?

Menjadi hal yang unik ketika salah satu pimpinan tim Sergap mengatakan perlunya “keikhlasan” petani merelakan sebagian hasil panennya untuk disetorkan kepada bulog. Ungkapan tersebut disampaikan karena pada kenyataanya cukup alot bagi petani menjual hasil berasnya kepada Bulog, lantaran harga yang didapat terbilang rendah dibanding ketika petani menjual hasil padinya ke swasta dengan harga Rp. 4.500,- sampai Rp. 4.700,-. Petani menilai dengan kisaran harga tersebut sepadan untuk kualitas beras di kabupaten Wonosobo yang jauh diatas rata-rata. Bulog menetapkan harga untuk beras petani sebesar Rp 3.700,- yang mana harga tersebut sama dengan patokan Harga Pokok Produksi (HPP) beras yang terakhir ditetapkan pada tahun 2015 sebesar Rp. 3.700,-.

Harga yang sama dengan HPP tersebut menyebabkan petani tidak mendapatkan keuntungan atas apa yang mereka kerjakan, mulai dari penanaman, perawatan lahan, hingga pemanenan. Disisi lain, petani diminta untuk mengikhlaskan padi yang mereka hasilkan untuk berkontribusi kepada negara. Tapi kembali lagi kepada bagaimana negara begitu rendah menghargai usaha keras petani disisi lain banyak subjek yang memanfaatkan keadaan ini pula. Kalau dihitung dengan nilai proyek, seperti mencetak sawah sampai kepada pemanenan, maka akan menjadi berapa nilainya? Tetapi investasi petani kini kurang dihargai. Nilai beras dibeli sebatas nilai pasar, padahal pasar sering terdistorsi.

Tekad pemerintah untuk menaikan produksi beras patut diapresiasi. Namun, tekad optimisme yang berlebihan tanpa melihat kondisi nyata hanya akan membuahkan kekecewaan demi kekecewaan. Dalam akselerasi produksi beras, kita bisa berkaca pada Orde Baru, swasembada beras 1984 diraih menggunakan kebijakan dengan cara apapun: swasembada adalah segala-galanya. Tak hanya kemauan politik, pemerintah juga merekayasa kelembagaan dan memberikan dukungan dana penuh.

Pada saat bersamaan (1969), diadopsi “revolusi” paradigma dalam berproduksi padi. Dengan segala macam bibit, asupan kimia, kelembagaan yang unggul, program ini bisa dicapai 15 tahun kemudian. Ini semua menunjukan, tidak cukup dengan program dan implementasi di lapangan, tapi juga konsistensi dari tahun ke tahun. Maka dengan demikian, dapat disimpulkan jika upaya pemerintah untuk memaksimalkan produksi beras dalam negeri saat ini masih terkesan prematur, karena faktanya masih banyak titik-titik kelemahan yang menyebabkan target produksi menurun dari perkiraan. Dalam arti lain, yang kita lakukan saat ini seperti memaksa tanah untuk bekerja maksimal, tanpa jeda, sehingga rentan akan kemungkinan kerugian yang sepenuhnya ditanggung oleh petani itu sendiri.

Jadi, sudah seharusnyalah ada kegiatan evaluasi lahan secara berkala yang dilakukan oleh orang yang memang benar-benar “ahli pertanian” untuk terus mengkawal dan membimbing petani.` Sehingga memang terjadi interaksi langsung baik berupa arahan dan masukan dari kedua pihak, karena sampai saat ini segala macam kebijakan yang dilakukan untuk revitalisasi pertanian tidak lebih dari retorika politik dan hanya menjadikan petani sebagai objek dalam pembangunan. Dan perlu kita sadari juga jika swasembada beras bukanlah simsalabim.

Sumber data:

Amrullah, Sabaruddin. 2003. Kebijakan Ekonomi Beras Indonesia. Puslitbang Bulog. Jakarta

Khudori. 2008. Ironi Negeri Beras. Instipress. Yogyakarta

Khudori. 2007. Inflasi, Beras dan Kemiskinan. Koran Tempo. Jakarta

Tirto.id – 24 Juli 2017 artikel berjudul: Modus TNI Membantu Petani

https://tirto.id/modus-tni-membantu-petani-ctiU diakses di Yogyakarta pada 16 Agustus 2017.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *