Tunggakan Iuran PBPU BPJS Kesehatan Wonosobo Tembus 50%

by -96 views
WONOSOBOZONE – Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Kesehatan melaporkan tunggakan iuran pekerja bukan penerima upah (PBPU) hingga 30 Mei 2017 mencapai 50% Lebih. Angka tunggakan tersebut merupakan pencapaian terendah dibandingkan dengan pencapaian ke 40 kabupaten atau kota di Provinsi Jawa Tengah dan (Jateng) Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY). “Sampai hari ini (30/5), kepatuhan pembayaran iuran PBPU BPJS Kesehatan di wilayah Kabupaten Wonosobo hanya terealisasi 46,94 persen saja. Artinya sebanyak 53,06 persen masih menunggak dalam membayar iuran. Hal itu membuat kita berada di posisi terakhir akan pencapaian terkait iuran,” ungkap Kepala BPJS Kesehatan Kantor Layanan Operasional Kabupaten (KLOK) Wonosobo, Prasetya Anang Baja kepada Wawasan.
Dengan adanya data tersebut, menurut Pria yang intim dengan sebutan Anang itu, telah menandakan bahwa tingkat partisipasi masyarakat Wonosobo terhadap iuran BPJS masih sangat rendah. Padahal sebelumnya, lanjug Anang, tingkat kepesertaan BPJS Kesehatan di Kabupaten Wonosobo hingga 1 Mei 2017 kemarin mencapai 67,072 persen. Dari jumlah penduduk mencapai sekitar 773.243 jiwa, telah tercapai 518.623 jiwa. “Sejak BPJS Kesehatan dibentuk, belum pernah terealisasi 100 persen. Namun jumlah tunggakan berbeda-beda tiap periodenya. Dan akhir bulan ini menurun dibanding bulan sebelumnya, yaitu turun sebanyak 20 persen lebih,” tambahnya.
Anang sendiri mengakui sebagian besar masyarakat hanya memanfaatkan layanan BPJS Kesehatan ketika merasa butuh saja, kemudian setelah itu tidak dilanjutkan. Padahal, kata Anang, dengan program ini yang ditekankan adalah semangat gotong royong, yakni saling membantu antara warga yang sakit dengan yang tidak, dan antara si kaya dan si miskin. “Ada dua alasan kenapa tingkat kepatuhan segmen peserta PBPU ini rendah. Pertama adalah karena memang ada yang tidak mampu membayar dan kedua, willingness atau keinginan untuk membayar rendah,” urainya.
Menurut Anang, ada beberapa langkah yang ditempuh BPJS Kesehatan untuk menangani peserta yang menunggak iuran kepesertaan. Untuk mereka yang memang benar-benar tidak mampu membayar iuran akan dialihkan kepesertaannya. Dan bagi mereka yang masih tidak mau membayar iuran dengan alasan apapun, maka BPJS Kesehatan akan menjatuhkan sanksi administratif. Sanksi tersebut bisa berupa denda, hingga dicabut kepesertaannya. “Upaya lain juga ada, diantaranya bekerja sama dengan puskesmas, rumah sakit maupun klinik kesehatan agar bersama-sama menyosialisasikan pentingnya menjadi peserta BPJS Kesehatan, serta patuh membayarkan iuran bulanannya. Dan kami juga merekrut kader di desa guna memudahkan layanan pendaftaran, menyosialisasikan layanan BPJS Kesehatan serta memudahkan pembayaran iuran bulanannya,” pungkasnya. IAS