Ketimpangan Data Warga Miskin Masih Menjadi Polemik JKN

WONOSOBOZONE – Tidak validnya data warga miskin sebagai kepesertaan penerima bantuan iuran (PBI) Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) yang ada di Kabupaten Wonosobo sampai saat ini masih menjadi polemik yang mendasar dalam suksesnya program Jaminan Kesehatan Nasional (JKN). Dari data di beberapa instansi pemerintah terkait hal tersebut berbeda-beda. Ketua komisi A DPRD Kab. Wonosobo, Suwondo Yudhistiro menyebut ketimpangan data akan warga miskin tersebut sangat kentara, meski basis data yang digunakan selalu dimutakhirkan tiap tahun. Berdasarkan data dari Dinas Kesehatan, kata Suwondo, sebanyak 407.100 warga miskin sudah ikut serta sebagai PBI baik itu penjaminan dari daerah dengan APBD maupun BPJS. Sedangkan versi Badan Pusat Statistik (BPS) yang ditetapkan Kemensos tahun 2015, ada 240 ribu lebih warga miskin. “Namun menurut keterangan dari pihak BPJS sendiri yang berdasar pada basis data terpadu (BDT) ada 294.848 warga tidak mampu yang sudah dijaminkan oleh BPJS. Jadi data dari paparan berbagai instansi tersebut jelas-jelas sangat diragukan validitasnya,” ungkap Suwondo ketika mengikuti Forum Group Discussion (FGD) peningkatan layanan Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) di Aula Dinas Kesehatan, Selasa (30/5).

Sementara menurut Kepala Dinas Kesehatan Wonosobo, Junaedi mengatakan alokasi APBD untuk penjaminan mutu kesehatan warga miskin sebanyak Rp7 mililar sudah diplot dalam dua skema, yakni untuk membayar iuran peserta kartu Indonesia sehat KIS atau BPJS warga miskin senilai Rp3 miliar. Dan sisanya Rp4 miliar untuk warga miskin yang belum memiliki kartu atau dengan Surat Keterangan Tidak Mampu (SKTM).
“Alur yang selama ini dalam rekrutmen penerima bantuan KIS mulai dari TKSK di kecamatan, hingga ke basis data di Bappeda untuk disaring dan verifikasi di BPJS memang masih ada warga miskin yang belum masuk. Tetapi jika melihat angka total sebanyak 407.100 warga penerima bantuan iuran KIS seharusnya sudah bisa mencakup semua warga tidak mampu,” ungkap Junaedi saat FGD ke-3 membedah JKN di Wonosobo.

Data Ulang Dengan Indikator, Waktu dan Tempat Secara Bersamaan

Perbedaan yang mencolok dari data tersebut, menurut Suwondo dikarenakan adanya data ganda dan data warga yang telah meninggal namun belum terhapus. Ia menyebut perlu adanya pendataan ulang dari semua instansi terkait dengan indikator yang seragam dan waktu pendataan secara bersama. “Saya memprediksi penyebab ketimpangan data itu karena indikator yang digunakan dari tiap-tiap instansi berbeda. Jadi solusinya indikasi ini harus diseragamkan dan pelaksanaan pendataan ulang dilakukan secara serentak baik waktu dan tempat oleh semua instansi terkait,” jelasnya.
Hal tersebut ditanggapi perwakilan kantor BPJS Wonosobo, Anang yang turut hadir dalam FGD bertemakan ‘Merancang Kebijakan Bagi Peningkatan Jangkauan dan Layanan JKN di Wonosobo’. Anang mengaku pihaknya pernah mendata hingga lebih dari 1500 data ganda, tetapi jumlahnya masih lebih sedikit jika dibandingkan kemungkinan seluruh data ganda yang ada saat ini. “Dari pihak BPJS sendiri memiliki kewenangan untuk menonaktifkan langsung jika ada data ganda dan hasilnya kami kirim ke dinas terkait atau pemkab. Jika tidak segera dilakukan sinkronisasi maka bisa pengaruhi jumlah klaim,” tandasnya.
Selain permasalahan data, Ahmad Baehaqi selaku Commite Organizing MediaLink yang juga bertindak sebagai penyelenggara FGD menguraikan pola hidup masyarakat miskin sendiri yang cenderung kurang gencar dalam mencari informasi juga menjadi salah satu faktor ketimpangan data tersebut. “Jika satu keluarga miskin memiliki seorang anak atau bayi, maka sudah seharusnya tercatat sebagai warga miskin yang juga masuk ke data penerima bantuan KIS,” pungkasnya. Ard