Mayoritas Santri Tak Miliki Jaminan Kesehatan

by -26 views

WONOSOBOZONE – Permasalahan Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) yang mutlak dibutuhkan masyarakat kurang mampu masih menjadi benang kusut terkait dengan kebijakan anggaran dan peraturan dari penyedia jaminan sendiri. Utamanya, mereka yang masuk pada golongan rawan dan tidak memiliki biaya untuk membayar sendiri iuran JKN seperti BPJS kesehatan, meskipun untuk kelas terendah atau kelas tiga yang setara dengan Rp25.500. hal itu mengemuka dan dibahas secara intensif saat Focus Group Discussion (FGD) yang digelar oleh Media Link bersama para stakeholder serta perwakilan dari santri pondok pesantren yang menjadi bahasan, di pendopo Wabup, Jumat (28/4).  Menurut Sarwanto Priadhy selaku fasilitator FGD, permasalahan JKN Wonosobo cukup kompleks karena masih berkutat pada data warga miskin yang masih belum sinkron hingga alokasi anggaran.

“Untuk FGD kali ini kami mengundang perwakilan pondok pesantren dan ketua forum komunikasi madrasah diniyah yang juga anggota dewan, kemenag, hingga Dinkes untuk membahas persoalan JKN bagi santri yang rawan masalah kesehatan namun masih minim jaminan kesehatan. Selain itu jumlah santri di Wonosobo mencapai 8000 orang lebih,” ungkap Sarwanto.

Hal itu dibenarkan Akhmad Fadlun atau Gus Fadlun yang merupakan anggota komisi D di DPRD Wonosobo mengingat kondisi pondok pesantren rata-rata memang kerap dianggap di bawah kelayakan tempat tinggal. Namun karena sisi humanism yang tinggi mulai dari berbagai hal ditanggung pengelola pondok sehingga prioritas utama untuk belajar ilmu agama bisa mengalahkan hal lain, termasuk minimnya ruang tinggal. Data terakhir dengan total 145 Ponpes dan 8900 lebih santri menurutnya patut menjadi perhatian pemkab terkait JKN.

“Berbagai hal seperti penyakit kulit yang rawan diderita santri memang tengah diubah kea rah yang lebih baik, seperti dengan mengusahakan kesehatan santri. Sehingga harapannya, ada alokasi anggaran dari pemda untuk membantu santri dalam kepemilikan BPJS, disamping juga dipermudah dalam kepengurusannya. Para santri itu juga umumnya berasal dari keluarga kurang mampu, sehingga untuk iuran bulanan BPJS juga cukup berat,” ungkap ketua forum madrasah diniyah Wonosobo itu.

Dua perwakilan pondok pesantren yakni Al Asy’ariyah dan Safinatunnajah yang banyak memberi testimony seputar permasalahan kesehatan santri. Termasuk minimnya kamar seperti ruangan 3 kali 3 meter yang bisa dihuni belasan santri hingga hal lain yang berkaitan dengan kebersihan masih menjadi pekerjaan rumah yang belum bisa hilang.

“Memang rata-rata santri yang masuk berasal dari luar Wonosobo, bahkan jumlahnya mencapai 60 persen lebih. Ketika sakit juga cukup kerepotan bagi yang tidak mampu apalagi yang tidak memiliki BPJS. Dalam sebulan saja ada sekitar 10 santri yang sakit dan pernah ada yang butuh biaya hingga Rp5 juta,” ungkap Fuad, perwakilan Al Asyariyyah.

Menanggapi hal itu, pihak Kepala dinas kesehatan, Dr Okie Hapsoro menanggapi dengan mengadakan kegiatan sosialisasi bersama seluruh pondok pesantren di Wonosobo terkait JKN tersebut.