Serius Pertahankan Kabupaten Peduli HAM

by -40 views

WONOSOBOZONE – Predikat Wonosobo sebagai Kabupaten Peduli Hak Asasi Manusia (HAM) diseriusi untuk dapat dipertahankan. Demi hal tersebut, segenap Organisasi Perangkat Daerah (OPD) yang ada di lingkup Pemkab diminta lebih serius mematuhi standar pelayanan dan pemenuhan hak publik. Permintaan terkait hal itu disampaikan Asisten Administrasi Setda, Samsul Maarif kepada para peserta rapat koordinasi rencana aksi Hak Asasi Manusia (RANHAM) Tahun 2017 di Ruang Mangunkusumo Setda, Senin (22/5). Pemerintah Daerah, melalui setiap OPD ditegaskan Samsul juga perlu bersinergi dengan berbagai pihak, termasuk organisasi sosial kemasyarakatan, khususnya yang bergerak dalam bidang pelayanan publik.

“Sesuai Peraturan Presiden Nomor 75 Tahun 2015 tentang RANHAM, Pemkab Wonosobo senantiasa berupaya untuk mengimplementasikan penegakan hak asasi Manusia dengan tetap memperhatikan aspek pluralisme dan multikulturalisme,” tegas Samsul. Bagi segenap aparatur Negara, Perpres tersebut ditegaskan Samsul juga harus menjadi acuan untuk dilaksanakan secara akuntabel demi memberikan perlindungan serta pemenuhan HAM setiap warga. Merunut pada RANHAM Kabupaten Wonosobo Tahun 2015-2019, Samsul menyebut bahwa setiap organisasi perangkat daerah maupun para pemangku kepentingan lain telah diberikan tugas dan kewenangan sesuai tugas pokok dan fungsi masing-masing. “Hal ini dimaksudkan agar panitia RANHAM dapat melaksanakan tugas di unit kerja masing-masing dengan mengacu pada norma dan standar HAM, memastikan aparat pemerintah memahami dan berorientasi pada HAM dalam pelaksanaan tugas, serta memastikan pelaksanaan pembangunan di daerah selaras dengan hukum dan HAM,” tandas Samsul.

Arahan Asisten Administrasi tersebut sejalan dengan paparan yang disampaikan oleh Kepala Sub Bagian Sengketa hukum dan HAM pada biro hukum Setda Provinsi Jawa Tengah, Suryo Hadi Winarno. Kepada para peserta rakor, Suryo menjelaskan kehadirannya adalah untuk menajamkan kembali pemahaman aparat di daerah terkait kriteria Kabupaten Peduli HAM, sesuai aturan yang ditetapkan dalam Permenkumham Nomor 34 Tahun 2016. “Tujuan kami adalah agar Pemerintah Daerah melaksanakan P5 HAM, atau penghormatan, perlindungan, pemenuhan, pemajuan dan penegakan Hak Asasi Manusia,” beber Suryo.  Selain itu, pihaknya juga mendorong berkembangnya sinergitas satuan kerja perangkat daerah dan instansi vertikal di daerah dalam rangka P5, serta untuk memberikan penilaian terhadap struktur, proses dan hasil capaian kinerja Pemkab/Pemkot dalam pelaksanaan P5 HAM.

Rakor yang digelar Bagian Hukum Setda Kabupaten Wonosobo tersebut dihadiri puluhan perwakilan OPD, serta organisasi masyarakat seperti GOW dan Unit perlindungan perempuan dan anak (UPIPA). Kepala Bagian Hukum Setda, Faisal RB berharap melalui rakor yang juga menghadirkan Ali Khaidar sebagai narasumber Pelaporan Aksi HAM tersebut, aparatur di masing-masing OPD mampu bersinergi dengan pemangku kepentingan di Kabupaten Wonosobo.

(Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Wonosobo)

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *